BANDUNG — Dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum bagi mahasiswa dan sejumlah elemen masyarakat untuk menyuarakan kritik di Kota Bandung, Selasa (20/10/2026). Namun, aksi yang semula menjadi ruang penyampaian aspirasi itu berujung pada kericuhan pada malam hari. Situasi ini menghadirkan ironi tersendiri: ketika masyarakat turun ke jalan untuk menuntut perubahan, ruang publik justru ikut menanggung kerusakan. Kritik terhadap pemerintah pun kembali mengemuka, mulai dari persoalan ekonomi dan pendidikan hingga lingkungan hidup.
Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan tuntutan terkait penghentian monopoli dan perampasan tanah, penolakan terhadap kebijakan yang dinilai membebani rakyat, persoalan upah murah, serta penanganan kerusakan lingkungan. Kawasan Jalan Asia Afrika, Braga, hingga sekitar Simpang Lima menjadi bagian dari rangkaian aksi. Menurut laporan Tirto, massa aksi utama membubarkan diri sekitar pukul 18.13 WIB. Namun, pada malam harinya, insiden berbeda terjadi di kawasan Jalan Sulanjana–Cikapayang, ketika sekelompok orang menyerang kendaraan polisi dengan lemparan batu, petasan, dan bom molotov. Kepolisian menyatakan insiden tersebut sedang diselidiki.
Dampaknya tidak berhenti pada bentrokan. Pemerintah Kota Bandung menyampaikan keprihatinan atas anggota kepolisian yang terluka dan mulai membersihkan coretan serta memperbaiki fasilitas umum yang rusak. Pada Rabu (21/10/2026), Wali Kota Bandung Muhammad Farhan meninjau proses pembersihan di sejumlah titik, termasuk Simpang Lima, Jalan Asia Afrika, Braga, dan kawasan Cikapayang–Dago. Pemkot menargetkan pembersihan vandalisme rampung dalam waktu 2 × 24 jam. Sementara itu, Polda Jawa Barat menyatakan kondisi kota telah kembali kondusif dan penyelidikan terhadap pelaku penyerangan masih berlangsung.
Kritik boleh tajam, tuntutan boleh keras, tetapi perusakan bukan ukuran keberanian. Pemerintah tetap perlu menjawab persoalan yang disuarakan masyarakat dengan kebijakan dan hasil yang dapat dirasakan, bukan sekadar pernyataan. Sebaliknya, siapa pun yang melakukan kekerasan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Sebab, jika aspirasi berakhir menjadi kerusakan dan tuntutan publik kembali tenggelam dalam keributan, yang dirugikan bukan hanya pemerintah atau aparat, melainkan juga warga yang menggunakan ruang kota setiap hari. Dua tahun pemerintahan semestinya menjadi bahan evaluasi, bukan alasan untuk membiarkan kritik maupun penanganannya kehilangan arah.
0 Comments