BANDUNG, Jawa Barat — Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 pada Rabu (28/10/2026) tak hanya diwarnai seremoni. Sejumlah mahasiswa menggelar aksi di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Kota Bandung, untuk menyuarakan kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Mereka menyoroti persoalan pendidikan, kesehatan, penegakan hukum, hingga kesejahteraan masyarakat.
Salah satu tuntutan yang disampaikan adalah evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk desakan agar anggarannya dipisahkan dari dana pendidikan. Mahasiswa juga meminta pemerintah lebih serius menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta memperhatikan persoalan kemiskinan dan pengangguran. Bagi mereka, kebijakan pemerintah harus bisa dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat.
Tak berhenti di situ, mahasiswa turut menyoroti janji penciptaan lapangan kerja dan pentingnya transparansi dalam pengambilan kebijakan. Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat, M. Sidkon Djampi, menyatakan aspirasi yang disampaikan akan dirumuskan menjadi rekomendasi untuk diteruskan kepada DPR RI. Langkah tersebut menjadi jalur tindak lanjut formal atas tuntutan mahasiswa.
Aksi ini menjadi pengingat bahwa peringatan Sumpah Pemuda bukan sekadar agenda tahunan, tetapi juga momentum untuk menyampaikan aspirasi dan mengawasi jalannya pemerintahan. Kritik mahasiswa perlu dijawab melalui langkah konkret dan penjelasan yang transparan. Sebab, bagi masyarakat, janji kebijakan baru benar-benar berarti ketika hasilnya bisa dirasakan, bukan hanya terdengar dalam pidato.
0 Comments